Potensi Masalah Voucher Pangan Pengganti RASKIN

2463 views

Pada Rapat Terbatas 16 Maret 2016, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan bahwa voucher pangan akan menggantikan program pemberian beras untuk rakyat miskin (RASKIN). Presiden berharap transformasi Raskin menjadi voucher pangan akan bermanfaat bagi rakyat yang belum sejahtera dan belum mampu untuk mendapatkan bahan pangan dengan membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan tidak hanya memperoleh karbohidrat namun juga protein sehingga rakyat bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang.

Pada Rapat Terbatas 19 Juli 2016 mengenai perubahan Raskin menjadi Bentuan Pangan, Ketua TNP2K menerangkan bahwa Voucher pangan atau disebut juga bantuan pangan non-tunai akan diujicoba mulai Agustus mendatang di 8 Kabupaten dan 20 kelurahan/desa di Indonesia, di antaranya Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makasar.

Menurut Ketua TNP2K, sasaran pemberian raskin non tunai atau melalui voucher pangan ini adalah 15 juta rumah tangga. Namun untuk tahap ujicoba, menurut Bambang, akan dilakukan kepada 5.000 rumah tangga berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Untuk mendukung sistem ini, lanjut Ketua TNP2K, pemerintah juga melakukan kerja sama dengan 5 bank besar di Indonesia, diantaranya Bank Mandiri dan Bank BRI. Ujicoba Voucher Pangan ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal mengenai efektifitas penggunaan voucher pangan dibanding program RASKIN dan potensi masalah yang akan terjadi seperti :

Data penerima voucher pangan

Selama ini persoalan data RASKIN menjadi masalah yang sering dikeluhkan masyarakat karena tidak tepat sasaran. Sumber data RASKIN selama ini dari PPLS BPS 2011 sebanyak 15 juta rumah tangga sasaran (RTS) sesuai dengan jumlah sasaran penerima voucher pangan. Banyak penerima RASKIN yang sudah tidak berhak tetapi namanya masih tercantum dalam daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh TNP2K, jangan sampai hal ini masih menjadi masalah pada penerapan program voucher pangan.

Penyebab utama tidak tercapainya tepat jumlah dan tepat waktu pada program RASKIN karena data penerima manfaat yang berbeda dengan kondisi dilapangan, akibatnya untuk mengakomodir masyarakat yang benar-benar miskin maka RASKIN yang seharusnya 15 kg/bulan/RTS menjadi 6-7 kg/bulan/RTS dan seharusnya RASKIN dibagikan per bulan jadinya per triwulan sesuai permintaan Kepala Desa/Lurah karena berasnya tidak cukup untuk dibagi rata sebab masyarakat yang sebenarnya sudah tidak berhak mendapatkan RASKIN tidak mau menyerahkan haknya kepada penerima manfaat yang lebih berhak karena namanya tercantum pada daftar penerima manfaat yang dikeluarkan oleh TNP2K yang diolah dari data BPS. Mungkin saja banyak masyarakat yang mengaku miskin apabila ada penyerahan bantuan program pemerintah, tetapi pada saat pendataan kemiskinan tidak ada yang mau mengaku miskin hehehe….

Bentuk voucher pangan

voucher pangan

image source : www.solopos.com

Kenyataan dilapangan banyak penerima RASKIN yang tidak berdasarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) karena banyak juga penerima RASKIN yang mengaku tidak memiliki KPS. Begitu halnya dengan bentuk voucher pangan, apakah bentuk voucher pangan itu hanya selembar kertas seukuran KTP atau berbentuk kartu seperti KIP/KIS. Tapi nggak mungkinlah hanya selembar kartu, minimal berbentuk smartcard yang berfungsi juga sebagai alat pembayaran yang tinggal digesek atau ditempel saja layaknya kartu kredit atau e-toll. Mudah-mudahan masyarakat miskin yang menjadi sasaran voucher pangan bisa cepat beradaptasi dengan alat tukar non-tunai ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan akan teknologi menjadi kesempatan oknum di desa/kelurahan untuk meraup keuntungan pribadi.

Tempat penukaran voucher pangan

Program RASKIN saat ini menugaskan Perum BULOG untuk menyediakan beras dan mendistribusikannya ke titik distribusi yang disepakati oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan Perum BULOG. Titik Distibusi ini biasanya disepakati di Kantor Desa/Lurah, Balai Desa, Kantor Kecamatan bahkan Rumah Kepala Desa/Aparat Desa dengan mempertimbangkan faktor keterjangkauan dan faktor keamanan. Beras yang sudah tiba di Titik Distribusi akan diatur oleh Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan ke titik bagi yang biasanya di rumah Ketua RW/RT atau Kepala Dusun. Jadi, Penerima Manfaat tinggal datang ke titik distribusi/titik bagi untuk membayar dan membawa pulang beras tersebut ke rumah.

Kalau voucher pangan, menurut Presiden Jokowi dengan adanya voucher pangan ini maka pedagang-pedagang sembako di pasar atau toko juga bisa mendapatkan tambahan peluang usaha. Berarti tempat penukaran voucher pangan menjadi bahan pangan seperti beras dan telur bisa dilakukan di pasar atau toko yang telah bekerjasama dengan Bank. Seperti yang diketahui, banyak desa hanya memiliki satu pasar itupun tidak buka setiap hari karena adanya hari pasar. Hal ini bisa juga menjadi potensi masalah, selain masyarakat kini harus ke pasar yang bisa saja lebih jauh jaraknya daripada biasanya ke rumah Pak Dusun mengambil beras RASKIN yang telah disediakan bahkan diantarkan ke rumah mereka.

Tugas dan Fungsi Perum BULOG

“Dan yang tidak kalah penting, melalui reformasi ini BULOG akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai buffer stock sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan yang lainnya dan juga penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh,” -Presiden Jokowi-

Potensi masalah yang bisa terjadi akibat pemberlakuan voucher pangan yakni tugas dan fungsi Perum BULOG dalam hal pengadaan Gabah/Beras petani. Presiden Jokowi menilai bahwa dengan reformasi ini BULOG akan dikembalikan fungsinya sebagai penyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh. Berarti BULOG sangat diharapkan untuk membeli harga Gabah petani sesuai Harga Pokok Pemerintah (HPP) yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden (INPRES) apabila harga gabah jatuh. Harga Gabah Jatuh maksudnya apabila harga petani dibeli dibawah patokan harga HPP padahal gabahnya sesuai dengan kualitas yang ditetapkan pemerintah, beda halnya dengan harga gabah petani yang rendah akibat kualitas yang tidak sesuai disebut dengan Harga Diluar Kualitas menurut Peraturan Menteri Pertanian.

Permasalahannya adalah Perum BULOG ditugaskan untuk melakukan pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri dengant target 3-4 juta ton untuk menghidari impor beras akan tetapi selama ini lebih banyak disalurkan dalam bentuk RASKIN (kurang lebih 250 ribu ton beras/bulan menurut PAGU RASKIN) padahal pengadaan beras BULOG dalam setahun bisa mencapai 2 – 3 juta ton. Nah, kalau BULOG tidak lagi sebagai penyedia BERAS untuk masyarakat miskin maka beras yang kurang lebih 250 ribu ton per bulan yang disalurkan dalam bentuk RASKIN itu mau dikemanakan? Jangan sampai karena saluran pengeluaran beras yang berkurang maka mempengaruhi tugas BULOG untuk membeli gabah/beras dari petani. Ibaratnya seseorang disuruh makan terus tapi susah BAB hehehe…

Hal ini bisa dikecualikan apabila BULOG memiliki tempat penyaluran beras yang sudah diserap dari petani yang jumlahnya bisa menyaingi pengeluaran RASKIN. Perlu diingat bahwa selama ini BULOG membeli beras kualitas medium untuk keperluan RASKIN jadi perlu usaha extra keras untuk masuk ke pasaran umum yang lebih banyak bertebaran beras PREMIUM. Dan BULOG ini Perusahaan Umum dibawah Kementerian BUMN yang harus menghasilkan profit/laba.

Demikianlah potensi-potensi masalah voucher pangan yang bisa saja benar-benar akan menjadi masalah dikemudian hari apabila sudah diberlakukan bertahap mulai tahun 2017. Dengan adanya ujicoba pelaksanaan voucher pangan bulan depan, diharapkan bisa menjadi early warning system apabila ditemukan masalah terkait penerpan voucher panganSemoga program Nawacita Presiden Jokowi bisa benar-benar menyentuh dan membantu masyarakat miskin.

Terima kasih telah membaca artikel yang saya buat dari berbagai sumber dan berdasarkan pengalaman saya, mohon bagikan/share tulisan ini di facebook atau twitter Anda jika sekiranya dapat memberi informasi dan manfaat untuk orang lain #salamucok  😀

 

Tags: #bulog #program raskin #voucher pangan